Achmad Sarjono
SURABAYA – Problematika kesehatan di Indonesia masih menemui banyak tantangan. Pemerintah perlu memperkuat peran puskesmas atasi masalah kesehatan.
Realita fasilitas layanan kesehatan di Indonesia saat ini belum memadai dan banyak yang memerlukan pembenahan. Masyarakat masih kesulitan mengakses fasilitas layanan kesehatan.
Bahkan, fasilitas layanan kesehatan primer masih sulit di beberapa daerah. Misalnya, di Kota Bengkulu. Perbandingan ketersediaan fasilitas kesehatan primer dengan jumlah penduduk sebesar 1:7, 598 penduduk.
Dalam permasalahan ini, peran puskesmas menjadi sangat penting untuk membantu pemerataan fasilitas layanan kesehatan di Indonesia. Peran puskesmas tersebut dapat maksimal melalui layanan dan intervensi kesehatan langsung ke rumah-rumah warga atau Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
Problematika itulah yang menginspirasi lima mahasiswa jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Universitas Airlangga (UNAIR) melakukan penelitian terkait hal itu. Mereka adalah Aresma Susilawati, Puspita Maharani Jati, Daffa Dhiyaulkhaq, Raditya Pinasthiko Argyo, dan Priskila Priskila. Artikel ilmiah mereka berjudul “Tantangan dalam Pemerataan Akses Kesehatan Primer Indonesia”.
Penguatan Peran Puskemas
Perwakilan kelompok Priskila, Rabu (12/4/2023), menuturkan kelompok mereka menawarkan alternatif solusi dari permasalahan pemerataan layanan kesehatan dengan memperkuat peran puskemas. Puskemas dapat memberikan layanan berbasis indoor, outdoor, serta door-to-door.
“Layanan indoor bertujuan agar di setiap puskesmas ada ambulans atau perahu untuk transportasi. Sedangkan layanan outdoor bertujuan untuk memberikan edukasi seperti promosi kesehatan, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi masyarakat, ” katanya.
Selain peran puskemas, sambung Priskila, peran pemerintah perlu untuk mengatasi permasalahan pemerataan tersebut. Pemerintah dapat membantu dengan memperkuat sistem rujukan baik di tingkat regional maupun nasional.
“Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, sistem rujukan sangat dibutuhkan untuk penyederhanaan mekanisme agar mutu pelayanan dan efisiensi pembayaran semakin terjamin, ” ucapnya.
Bandingkan dengan Negara Korea Selatan
Priskila dan kelompoknya juga membandingkan akses fasilitas layanan kesehatan di Indonesia dengan Korea Selatan. Korea Selatan telah menjadikan bidang kesehatan sebagai prioritas. Sehingga pemerintah Korea Selatan banyak memberikan investasi dan membuat kebijakan yang mendukung kemajuan dari bidang kesehatan.
“Pemerintah Korea Selatan membangun pusat imunisasi pada tiap kota hingga desa untuk memastikan layanan kesehatan tersedia bagi seluruh masyarakat. Terutama warga desa dan masyarakat miskin, ” terangnya.
Selain membangun pusat imunisasi, pemerintah Korea Selatan memberikan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran yang mampu berkomitmen untuk bekerja di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) di Korea Selatan. Sehingga mereka lebih siap atasi masalah kesehatan.
“Beberapa kebijakan pemerintah Korea Selatan ini seharusnya dapat juga diterapkan di Indonesia untuk memperbaiki masalah ketidakmerataan penyebaran fasilitas layanan kesehatan di Indonesia, ” tukas Priskila. (*)
Penulis : Dewi Yugi Arti/Aresma, Puspita, Daffa, Raditya, Priskila
Editor: Feri Fenoria
Arif Rido 
Wanto 
